Sejarah panjang nusantara dan dampak akhir bangsa yang ingin menjajahnya.

 Sejarah Nusantara adalah kisah panjang interaksi antara bangsa-bangsa luar yang datang untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan sumber daya manusia di wilayah ini. Namun, menariknya, hampir semua bangsa penjajah tersebut pada akhirnya mengalami kejatuhan dan meninggalkan warisan yang kini menjadi bagian dari identitas dan kekayaan bangsa Indonesia.

Warisan Peradaban Hindu-Buddha: Falsafah dan Infrastruktur

Masuknya peradaban India melalui agama Hindu dan Buddha sejak abad ke-2 Masehi membawa perubahan besar pada masyarakat Nusantara. Melalui jalur perdagangan, ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan akulturasi yang mendalam. Kerajaan-kerajaan seperti Tarumanagara, Sriwijaya, dan Majapahit tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat kebudayaan yang meninggalkan peninggalan monumental seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Warisan ini bukan hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga teknologi bercocok tanam dan sistem sosial-politik yang menjadi dasar peradaban Nusantara. Meskipun bangsa India tidak menjajah secara langsung, pengaruhnya membentuk falsafah hidup dan identitas budaya yang bertahan lama.

Islam dan Kesultanan Nusantara: Transformasi Politik dan Budaya

Kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13 hingga 15 menandai babak baru dalam sejarah. Penaklukan Jawa oleh Raja Brawijaya V yang memeluk Islam membuka jalan bagi berdirinya kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak, Mataram, dan kesultanan di Malaysia, Brunei, serta Filipina Selatan. Islam membawa sistem pemerintahan baru dan memperkuat jaringan perdagangan internasional, sekaligus memperkaya budaya Nusantara.

Kegagalan Bangsa Mongol menaklukkan Nusantara

Dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan mencoba pada tahun 1293 untuk menyerang Jawa , sebuah pulau di Nusantara yaitu Pulau jawa , dengan 20.000  hingga 30.000 tentara. Ini dimaksudkan sebagai ekspedisi hukuman terhadap Kertanegara dari Singhasari , yang menolak untuk membayar upeti kepada Yuan dan melukai salah satu utusan mereka. Namun, dalam tahun-tahun antara penolakan Kertanegara dan kedatangan ekspedisi di Jawa, Kertanegara telah terbunuh dan Singhasari telah dirampas oleh Kediri . Dengan demikian, pasukan ekspedisi Yuan diarahkan untuk mendapatkan penyerahan negara penggantinya, Kediri , sebagai gantinya. Setelah kampanye sengit, Kediri menyerah, tetapi pasukan Yuan dikhianati oleh mantan sekutu mereka, Majapahit , di bawah Raden Wijaya . Pada akhirnya, invasi berakhir dengan kegagalan Yuan dan kemenangan strategis bagi negara baru, Majapahit.

Penjajahan Bangsa Eropa dan Eksploitasi Merkantilisme

Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa paham merkantilisme yang menganggap Nusantara sebagai sumber kekayaan alam untuk dieksploitasi demi keuntungan kerajaan di Eropa. Awalnya, penguasaan dilakukan oleh VOC, kongsi dagang multinasional Belanda yang akhirnya bangkrut pada 1799, lalu digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Perang Jawa (1825-1830) menjadi titik balik yang menguras keuangan Belanda dan memaksa mereka menerapkan kerja paksa (cultuurstelsel) untuk produksi komoditas ekspor seperti gula, kopi, teh, dan rempah-rempah. Investasi besar-besaran dilakukan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pabrik, dan kota-kota ala Eropa di Jawa (Batavia, Bandung, Semarang, dll).

Pendudukan Jepang dan Warisan Militer

Pendudukan Jepang (1942-1945) menghancurkan kekuasaan Belanda di Nusantara dalam waktu singkat. Jepang tidak merusak infrastruktur Belanda karena mereka menganggapnya sebagai aset penting. Namun, Jepang juga melatih pemuda Indonesia sebagai tentara cadangan, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah Jepang menyerah, alutsista dan pelatihan militer Jepang menjadi modal penting perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dan Sekutu.

Selain itu, Belanda sendiri yang mengajak Jepang perang di laut jawa takut semua investasi besar-besarannya yang di daratan sia-sia dan hancur seketika.

Bangsa China dan Pengaruh Ekonomi Kontemporer

Pasca kemerdekaan, kelompok bisnis keturunan China berkembang pesat dan berperan signifikan dalam ekonomi Indonesia. Dalam dekade terakhir, investasi dan proyek infrastruktur besar yang didukung pemerintah China, seperti proyek One Belt One Road (OBOR) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), menimbulkan kekhawatiran akan dominasi ekonomi asing yang berpotensi mengulang pola sejarah kolonialisme ekonomi.

 Masalah dan Tantangan

• Eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang berulang oleh berbagai penjajah meninggalkan trauma sosial dan ketimpangan ekonomi yang masih dirasakan hingga kini.
• Ketergantungan ekonomi pada modal asing dan konglomerat tertentu, khususnya yang terkait dengan kelompok bisnis keturunan China, menimbulkan kekhawatiran soal kedaulatan ekonomi nasional.
• Warisan kolonial berupa infrastruktur dan sistem ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan penguatan kemandirian bangsa.

Solusi dan Harapan

• Penguatan kedaulatan ekonomi dan politik  melalui kebijakan yang mendukung pengembangan usaha lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
• Pelestarian dan pengembangan warisan budaya dan sejarah sebagai identitas bangsa yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan.
• Pendidikan sejarah yang kritis dan komprehensif agar generasi muda memahami dinamika masa lalu dan mengambil pelajaran untuk masa depan.
• Diversifikasi ekonomi dan pengembangan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat daya saing nasional.

Kesimpulan

Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa bangsa-bangsa penjajah yang pernah merampok kekayaan alam dan memperbudak rakyatnya akhirnya mengalami kejatuhan dan meninggalkan warisan yang kini menjadi aset bangsa Indonesia. Dari peradaban Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme Eropa, pendudukan Jepang, hingga pengaruh ekonomi China modern, semuanya meninggalkan jejak yang membentuk identitas dan tantangan bangsa ini. Dengan pemahaman sejarah yang kritis dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengubah warisan masa lalu menjadi kekuatan untuk kemakmuran masa depan.

---

Wallahu a’lam.

Rakyat Indonesia: Dermawan Sejati di Tengah Ketimpangan Sosial dan Tantangan Elit

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia, sebagaimana tercermin dalam World Giving Index (WGI) 2021 yang menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 69, meningkat signifikan dari skor 59 pada 2018. Lebih dari 80% rakyat Indonesia aktif menyumbang, dan tingkat kesukarelawanan masyarakat Indonesia bahkan tiga kali lipat rata-rata global. Namun, di balik fakta membanggakan ini, terdapat masalah serius terkait perilaku elit penguasa dan pengusaha kaya yang justru menunjukkan sikap kikir dan kurang peduli terhadap budaya berbagi.

Fakta Kedermawanan Rakyat Indonesia

Kedermawanan rakyat Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Agama sebagai Pendorong Utama  

   Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mendorong praktik zakat, infak, dan sedekah sebagai kewajiban sosial dan spiritual. Menurut "Outlook Zakat Indonesia 2020", potensi zakat nasional mencapai Rp 233 triliun (sekitar US$16,6 miliar), meskipun realisasi saat itu baru sekitar Rp 8 triliun. Pandemi COVID-19 justru meningkatkan solidaritas masyarakat, dengan donasi dalam bentuk uang, barang, dan waktu yang terus mengalir meski kondisi ekonomi menurun.

2. Tradisi Gotong Royong

   Budaya gotong royong yang melekat di masyarakat Indonesia menjadi modal sosial yang kuat dalam membantu sesama, terutama di masa krisis. Tingginya tingkat kesukarelawanan menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat lintas suku, agama, dan wilayah.

3. Transformasi Digital

   Penggunaan platform digital untuk donasi dan penggalangan dana meningkat drastis. Selama pandemi, donasi online naik hingga 72%, memudahkan masyarakat untuk berkontribusi secara luas dan cepat.

4. Keterlibatan Kaum Muda dan Influencer

   Generasi muda dan tokoh publik menggunakan media sosial untuk menggalang dana dan menyebarkan semangat filantropi. Survei terbaru menunjukkan kelompok usia 24-39 tahun adalah pendonor paling aktif.

Masalah Utama: Ketimpangan Sosial dan Sikap Elit

Meskipun rakyat Indonesia dikenal dermawan, ketimpangan kekayaan di negeri ini sangat mencolok. Riset 2019 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional, dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan 100 juta orang miskin. Ketimpangan ini diperparah oleh perilaku elit penguasa dan pengusaha kaya yang seringkali tidak menunjukkan kepedulian sosial.

- Elit Penguasa: Banyak pejabat negara yang kaya raya berasal dari praktik korupsi, manipulasi pajak, dan praktek _rent seeking_. Kesadaran beragama mereka seringkali rendah, sehingga mereka menganggap korupsi sebagai persoalan duniawi yang enteng. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

- Pengusaha Kaya: Sebagian besar pengusaha kaya, terutama dari etnis Tionghoa, dikenal kikir dan menghalalkan berbagai cara untuk meraih keuntungan, termasuk menyuap pejabat korup. Mereka juga cenderung mengemplang pajak dan minim berbagi kekayaan dengan pekerja atau masyarakat luas.

Dampak Negatif Ketimpangan dan Sikap Elit

Ketimpangan ini menyebabkan:

- Penurunan Kesejahteraan Rakyat: Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan atau miskin.

- Melemahnya Kepercayaan Publik: Ketidakadilan dan korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ekonomi.

- Terhambatnya Pembangunan Berkelanjutan: Ketimpangan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Solusi untuk Meningkatkan Keadilan dan Kedermawanan Elit

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Anti-Korupsi

   Memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum untuk menindak tegas korupsi dan praktik manipulasi pajak. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

2. Insentif Pajak untuk Filantropi

   Pemerintah perlu meningkatkan insentif pajak bagi individu dan perusahaan yang berkontribusi pada kegiatan sosial dan filantropi. Hal ini dapat mendorong lebih banyak pengusaha kaya untuk berbagi kekayaan.

3. Peningkatan Kesadaran Beragama dan Etika Bisnis

   Mendorong nilai-nilai agama dan etika dalam praktik bisnis dan pemerintahan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran.

4. Pengembangan Infrastruktur Filantropi Digital

 

   Memperluas penggunaan teknologi digital untuk mempermudah donasi dan transparansi distribusi bantuan, sehingga masyarakat dan elit dapat berpartisipasi lebih aktif.

5. Kolaborasi Multi-Sektor

   Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-profit, dan komunitas lokal untuk menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

6. Pemberdayaan Kaum Muda dan Media Sosial 

   Memanfaatkan potensi kaum muda dan media sosial sebagai agen perubahan untuk meningkatkan budaya berbagi di semua lapisan masyarakat, termasuk elit.

Kesimpulan

Rakyat Indonesia memang pantas dibanggakan sebagai bangsa paling dermawan di dunia, berkat budaya agama, gotong royong, dan inovasi digital. Namun, ketimpangan sosial yang tajam dan sikap kikir sebagian elit penguasa dan pengusaha kaya menjadi tantangan besar bagi kemajuan bangsa. Dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan reformasi hukum, insentif filantropi, dan penguatan nilai-nilai sosial, Indonesia dapat membuka potensi penuh dari kemurahan hati rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan pembangunan berkelanjutan.

---

Indonesia: Negeri yang Dirahmati Allah, Namun Masih Menghadapi Tantangan Besar

Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi spiritual dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kenyataan sosial-ekonomi saat ini menunjukkan bahwa negeri ini masih menghadapi banyak masalah serius yang perlu segera diatasi agar rahmat Allah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.

Fakta-Fakta Penting tentang Indonesia

1. Kekayaan Alam yang Melimpah

     Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang sangat besar:

•Tanahnya subur, cocok untuk pertanian tropis sepanjang tahun.

•Memiliki beragam sumber daya mineral, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan tembaga.

•Iklim tropis yang nyaman mendukung kehidupan dan produktivitas masyarakat.

2. Mayoritas Penduduk Muslim Terbesar di Dunia

•Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk Muslim.

•Terdapat jutaan masjid dan ribuan penghafal Al-Qur’an (hafidz) yang tersebar di seluruh nusantara.

•Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar setiap tahunnya.

3. Potensi Ekonomi dan Sosial

•Penduduknya banyak dan pekerja keras.

•Tingkat religiusitas yang tinggi dan budaya gotong royong yang kuat.

•Umat Islam di Indonesia dikenal dermawan, dengan tingkat infak, sedekah, zakat, dan wakaf yang tinggi.

Masalah-Masalah yang Menghambat Kemajuan Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah serius yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

•Menurut data Bank Dunia terbaru, sekitar 40% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan relatif.

•Ketimpangan pendapatan sangat tinggi, dengan 1% penduduk terkaya menguasai lebih dari 60% kekayaan nasional.

•Masih ada rakyat yang kelaparan dan balita yang mengalami stunting (gizi buruk).

2. Pengelolaan Sumber Daya yang Kurang Optimal (Miss Management)

•Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih merajalela, menghambat distribusi kekayaan secara adil.

•Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi jangka panjang.

•Kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada rakyat kecil.

3. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Belum Memadai

•Pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia.

•Akses dan kualitas layanan kesehatan masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil.

•Masalah gizi dan kesehatan ibu-anak masih menjadi tantangan besar.

4. Ancaman dari Pengkhianat dan Intervensi Asing

•Ada kekhawatiran tentang pengaruh asing yang merusak kedaulatan dan persatuan bangsa.

•Konflik internal dan perpecahan sosial yang dipicu oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Solusi untuk Mengembalikan Rahmat dan Kemakmuran Indonesia

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang benar-benar dirahmati Allah dan sejahtera, diperlukan langkah-langkah strategis dan komitmen bersama:

1. Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi

•Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

•Menguatkan lembaga anti-korupsi dan menegakkan hukum secara tegas.

•Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

2. Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

•Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

•Memperkuat sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai tulang punggung perekonomian.

•Mengatur distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil melalui kebijakan fiskal yang progresif.

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

•Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

•Mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas guru serta tenaga kesehatan.

•Menyediakan program gizi dan kesehatan ibu-anak yang efektif.

4. Menjaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

•Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antar umat beragama.

•Melawan segala bentuk pengkhianatan dan intervensi asing yang merusak persatuan.

•Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif rakyat dalam menjaga kedaulatan negara.

5.Mengoptimalkan Potensi Keagamaan sebagai Perekat Bangsa

•Memanfaatkan peran ulama dan tokoh agama untuk membangun moral dan etika sosial.

•Mendorong kegiatan keagamaan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

•Memperkuat pendidikan agama yang moderat dan inklusif.

Penutup: Harapan untuk Indonesia yang Lebih Baik

Indonesia adalah negeri yang diberkahi oleh Allah dengan segala kekayaan alam dan spiritual. Namun, rahmat itu tidak akan terasa jika pengelolaan negeri ini tidak dilakukan dengan baik dan adil. Sebagai bangsa yang besar dan religius, sudah saatnya kita semua—pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat—bersatu padu memperbaiki diri dan negeri ini.

Jangan biarkan keserakahan dan ketidakadilan merusak rumah besar kita, NKRI. Mari kita wujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan dirahmati Allah, sehingga generasi mendatang dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang hakiki.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Keluar dari perangkap ekonomi menengah

 Oleh Arip Musthopa, S.IP., M.Si.*

Bank Dunia mendefinisikan negara berpendapatan menengah-atas adalah negara yang pendapatan per kapitanya berada di antara US$4.466 dan US$13.845. Indonesia yang pendapatan per kapitanya tahun 2024 sebesar US$5.271, secara otomatis masuk kategori tersebut. Setelah mencapai level ini, maka target selanjutnya adalah masuk kategori negara berpendapatan tinggi atau negara maju dengan pendapatan per kapita lebih dari US$13.845. 

Ini bukan perkara mudah, karena tidak semua negara mampu melakukannya. Bahkan sebagian besar negara gagal menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga memunculkan istilah perangkap pendapatan menengah _(middle-income trap)._ Laporan Bank Dunia tahun 2013 tentang China 2030, menyebutkan bahwa dari 101 negara yang tergolong berpendapatan menengah tahun 1960, hanya 13 negara yang mampu menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2008. Dengan kata lain, hanya sekitar 13% saja negara berpendapatan menengah yang mampu menjadi negara berpendapatan tinggi. Lantas, dimana letak masalahnya? 

Studi Eva Paus terhadap negara-negara Amerika Latin yang dipublikasikan oleh ADB Institute tahun 2017 berjudul: _Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish_ (Keluar dari Perangkap Pendapatan Menengah: Berinovasi atau Binasa) menyimpulkan bahwa kegagalan negara-negara Amerika Latin meningkatkan level pendapatannya dari menengah ke tinggi disebabkan oleh kurangnya kemampuan inovasi dalam negeri, sehingga produktifitasnya rendah dalam menghasilkan nilai tambah (ekonomi).

Eva Paus kemudian menguraikan bahwa rendahnya inovasi dan produktifitas negara-negara Amerika Latin ditandai oleh rendahnya produktifitas tenaga kerja, terjadinya deindustrialisasi prematur, struktur industri yang kurang terintegrasi dengan _global value chain,_ rendahnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan, rendahnya pengajuan hak paten, tingkat pendidikan dan kondisi infrastruktur yang kurang baik, dan sebagainya. Semua itu berlangsung selama puluhan tahun, meski rezim pemerintahan berganti berulang kali.

Oleh karena itu, Eva Paus menawarkan solusi kepada negara berpendapatan menengah agar memiliki  strategi komprehensif yang berfokus pada inovasi dengan kebijakan strategis yang aktif. Untuk mewujudkannya harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, lembaga riset, dan institusi pendidikan. Semua elemen tersebut harus menjadi semacam “koalisi politik” yang bahu-membahu memajukan kapasitas inovasi dan produktifitas dalam negeri.

Apa yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin sesungguhnya telah dan sedang terjadi juga di Indonesia, karena status negara berpendapatan menengah sudah diraih Indonesia sejak 1985. Jadi –dengan mengecualikan masa krisis moneter 1998-- sudah hampir 40 tahun Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah dan belum bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Sehingga dapat dikatakan, Indonesia telah terperangkap menjadi negara berpendapatan menengah _(middle-income trapped country)._

Lantas, bagaimana jalan keluar dari perangkap ini?

Berkaca dari Eva Paus di atas, jelas Indonesia harus meningkatkan kemampuan inovasi dan produktifitasnya. Saat ini rata-rata produktifitas yang tercermin dari __Total Factor Productivity _(TFP)_ Indonesia selama kurun tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar -0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju (1971-1995) dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019.

Persoalan membangun inovasi dan produktifitas suatu negara adalah hal yang kompleks dan rumit. Itu adalah sebuah pekerjaan besar yang perlu keterlibatan semua pihak dalam jangka panjang. Ibarat lomba lari, ia lebih seperti lomba lari marathon, alih-alih _sprint_. Meski sulit dan rumit, tetap harus ditempuh karena tidak ada jalan lain.

Nampaknya pemerintah RI telah menyadari hal ini dan sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi yang mengarah pada upaya untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas. Seperti pembangunan infrastruktur yang massif, penyederhanaan aturan investasi melalui undang-undang cipta kerja, dan penyatuan Lembaga-lembaga riset milik pemerintah ke dalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Hanya saja dampaknya belum sekuat yang diharapkan. Mengapa demikian?

Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan yang dihadapi, penulis melihat perlu upaya membangun sumber daya manusia yang lebih massif dan sistematis, semacam menyiapkan “generasi baru” yang lebih inovatif dan produktif. _Soft and hard skills_ generasi ini harus disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dan diperkuat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung upaya peningkatan inovasi dan produktifitas tersebut.

Upaya perbaikan generasi ini, menurut hemat penulis, sebaiknya difokuskan pada mereka yang saat ini berusia 16-30 tahun (dan generasi setelahnya), atau yang biasa disebut sebagai pemuda, yang jumlahnya tahun 2023 sebanyak 64,16 juta jiwa atau 23,18% dari total penduduk Indonesia. Mengapa pemuda? 

Ini mungkin alasan klasik. Pemuda dalam sejarah Indonesia telah menorehkan banyak catatan penting dalam hal kepeloporan memulai suatu era baru. Sebut saja era pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda 1928, drama penculikan pemuda terhadap Soekarno-Hatta sehingga terjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Angkatan 66 yang melahirkan Orde Baru dan Angkatan 1998 yang menelorkan Era Reformasi. Singkatnya, ada preferensi historis yang dapat dijadikan sandaran ideologis untuk menggerakan pemuda melahirkan era baru yang lebih inovatif dan produktif menuju Indonesia Emas 2045: suatu Indonesia dengan pendapatan per kapita tinggi setara negara maju.

Alasan lain adalah usia pemuda adalah usia transisi menuju dewasa. Dalam periode ini, ada proses pencarian dan pembentukan jati diri, serta menegaskan tujuan dan makna hidup. Mereka mengakhiri masa pendidikan formal kemudian memasuki dunia kerja sebagai pengusaha, pegawai, atau seorang _self-employment._ Di akhir masa pendidikan dan di awal masa kerja inilah fase krusial sekaligus momentum strategis untuk mereka mengenal dan menerapkan standar yang lebih tinggi dalam hal inovasi dan produktifitas.

Selanjutnya, pemuda pada umumnya belum terlibat mendalam dengan sistem _status quo_. Mereka belum memiliki ketergantungan terhadap sistem yang telah mapan. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka untuk melakukan perubahan atau menentukan standarnya sendiri. Pada sisi yang lain, dengan memperoleh pendidikan yang baik, mereka sudah cukup matang untuk mampu membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan mana yang mendorong pada kemajuan dan menarik pada kemunduran. _Wallahu a’lam bishshawab._

*) Penulis adalah _Founder_ Komunitas Cinta Indonesia, Ketua Umum PB HMI 2008-2010.